Wamenkeu Jelaskan Dukungan Pemerintah untuk UMKM Pada Alumni FEB UI - garudapost.id

Mobile Menu

Top Ads

yX Media - Monetize your website traffic with us

More News

logoblog

Wamenkeu Jelaskan Dukungan Pemerintah untuk UMKM Pada Alumni FEB UI

9 Nov 2020



Jakarta– Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpengaruh besar pada perekonomian Indonesia. UMKM menyerap 97% total tenaga kerja, 60% PDB Nasional, berkontribusi kepada ekspor, dan menarik sisi investasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Angkatan 1990 Sabtu 07 Nopember 2020


Sebagai sektor yang berperan penting pada perekonomian, pemerintah berupaya untuk meminimalisasi dampak COVID-19 pada UMKM. 


“UMKM terkena dampak karena demand-nya turun. UMKM ini jumlahnya luar biasa banyak. Ada yang operasinya berhenti total, ada yang operasinya berhenti sebagian. Disini kemudian pemerintah memikirkan bagaimana memberi dukungan kepada mereka,” ungkap Wamenkeu, senin 9 Nopember 2020.


Pada webinar dengan tema “Dukungan UMKM dan Start-up pada Perekonomian Indonesia saat ini dan Pasca Pandemi COVID-19” tersebut, Wamenkeu menyampaikan banyak bantuan yang telah disalurkan pemerintah kepada sektor UMKM. Pada level start-up, Pemerintah mengadakan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang sekarang memiliki 3,2 juta debitur. Selain itu, juga terdapat dana bergulir, subsidi bunga, peningkatan produktivitas, inovasi industri dan fintech. Khusus pada periode masa pajak April sampai dengan September Tahun 2020, PPh final UMKM yang sebelumnya 0,5% dari omset menjadi ditanggung pemerintah (DTP). 


Melihat penetrasi internet yang semakin meningkat, e-commerce menjadi salah satu solusi UMKM menghadapi pandemi ini. Dalam hal ini, pemerintah memiliki program yang bernama “UMKM Go Digital” yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan “Ayo UMKM Jualan Online” yang diprakarsai Kementerian Koperasi dan UKM.


“Untuk mendorong itu, pemerintah akan (siapkan) konektivitas, ketersediaan internet, jaringan, dan seterusnya. Ini jadi salah satu belanja yang cukup besar di APBN 2021,” jelas Wamenkeu.


Di akhir paparannya, Wamenkeu juga menyampaikan bahwa saat ini upaya logika berpikir, pemahaman yang dijalankan, didiskusikan di kabinet dan di berbagai kementerian yaitu mendorong keluar dari pandemi tidak hanya bertahan namun juga mempunyai platform dan perbaikan. Oleh karenanya, pemerintah mengupayakan perbaikan di Undang-Undang, salah satunya dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.


“Kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dengan mempermudah investasi, mempermudah registrasi, mempermudah urusan regulasi,” tutupnya.