Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget




 

Toleransi Semu, Warga Siantar Titip ke Djarot Agar BPIP Hadir di Daerah

 


Siantar- Warga Kota Pematang Siantar menitipkan aspirasi kepada Djarot Saiful Hidayat, agar tiap propinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 


Sejak 20 tahun terakhir, nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila, makin tergerus. Akibatnya, banyak kepentingan dan paham asing yang masuk dan mempengaruhi generasi muda Indonesia.


Hal ini disampaikan warga Kota Pematang Siantar, Joni Saragih yang merupakan pensiunan ASN, dan Pendeta Timotius Situmorang  dalam kegiatan penerimaan aspirasi bersama Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Djarot Saiful Hidayat di To The Poin Cafe, Pematang Siantar, Kamis sore, 15 Oktober 2020.


Berbagai kepentingan dan paham aing yang masuk dengan berbagai cara, dinilai masyarakat sebagai sumber segala masalah yang timbul di Indonesia saat ini. 


"Tidak seperti dulu. Toleransi itu benar benar murni dari hati, tidak semu seperti sekarang yang kesannya eksklusif. Hanya saling menjaga, tidak saling menghargai," ujar Joni Saragih.


Begitu juga dengan rasa menghormati yang sebelumnya sangat tertanam dalam diri masyarakat, tidak hanya menghormati orangtua, tetapi juga guru, dan pemimpin.


Karena itu, masyarakat Pematang Siantar berharap agar Djarot Saiful Hidayat, selaku  ketua Badan pengkajian, terlebih berasal dari Dapil Sumut Tiga, agar melakukan kajian dan membentuk BPIP di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Menurut Djarot, aspirasi dari warga yang sangat positif dan berkaitan langsung dengan tugasnya di Badan Pengkajian MPR-RI.


"Untuk nantinya aspirasi ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di MPR/DPR," jawab Djarot.


Selain tokoh-tokoh masyarakat, acara ini dihadiri oleh perwakilan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Bima Nusa dan Aswan Jaya, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar, termasuk seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Pematang Siantar.


Djarot menambahkan, Indonesia telah menerapkan pokok-pokok haluan negara sejak era Bung Karno.


"Pada era Bung Karno kita memakai pembangunan semesta berencana yang dibuat Depernas dan dilakukan sewindu sekali," imbuhnya. 


Kemudian, di zaman orde baru kata Djarot dilaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan rencana pembangunan lima tahun sekali. 



Saat ini, kata Djarot arah kebijakan pembangunan pemerintah disusun oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).


"Pokok-pokok halunan negara nantinya akan menjadi bagian intergral dari Pancasila dan UUD 1945 dan ditetapkan oleh MPR sebagai majelis terlengkap yang mewakili rakyat Indonesia," jelasnya.


Pokok-pokok haluan negara, kata Djarot  merupakan kaidah penuntun yang bersifat ideologis dan strategis.


Dikatakannya, ke depan para Presiden hingga Kepala Daerah harus menyusun visi dan misinya berdasarkan pokok-pokok haluan negara yang telah ditetapkan.


"Didalamnya tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga industri, pertanian, perikanan, perekonomian dan termasuk pendidikan yang diantaranya masuk materi pendalaman  nilai nilai Pancasila," jelasnya.


Dengan demikian, Indonesia akan maju karena semua sudah dikonsep dan siapapun pemimpinnya, baik presiden maupun kepala daerah, semuanya tetap berjalan.