Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget




 

Djarot Lakukan Serap Aspirasi Pokok-Pokok Haluan Negara



Medan - Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Djarot Saiful Hidayat mengadakan kegiatan serap aspirasi 'pokok-pokok haluan negara'. 


Pada acara yang diselenggarakan di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD,)PDIP Sumut itu, Djarot kembali menekankan pentingnya pokok-pokok haluan negara. 


"Kali ini posisi MPR RI 2019-2024 akan melakukan kajian yang lebih cermat dengan melibatkan seluasnya partisipasi rakyat," katanya, Rabu 14 Oktober 2020.


Pantauan lapangan, acara tersebut dihadiri Sekretaris DPD PDIP Sumut, Soetarto, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Anggota DPRD Sumut, Meriahta Sitepu, Rudi Hermanto dan Sugianto Makmur. 


Juga, diikuti oleh para fungsionaris Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Sumut, Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK) PDIP Sumut dan Badan Penanggulangan Bencana (BKN) PDIP Sumut.


Pada dasarnya, kata Djarot, Indonesia telah menerapkan pokok-pokok haluan negara sejak era Bung Karno.


"Pada era Bung Karno kita memakai pembangunan semesta berencana yang dibuat Depernas dan dilakukan sewindu sekali," imbuhnya. 


Kemudian, di zaman ordebaru kata Djarot dilaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan rencana pembangunan lima tahun sekali. 


Djarot yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu menjelaskan, pihaknya menyerap aspirasi dari berbagai kalangan seperti, akademisi, budayawan, praktisi, mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat. 


"Untuk nantinya aspirasi ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di MPR/DPR," jelasnya. 


Saat ini, kata Djarot arah kebijakan pembangunan pemerintah disusun oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).


"Pokok-pokok halunan negara nantinya akan menjadi bagian intergral dari Pancasila dan UUD 1945 dan ditetapkan oleh MPR sebagai majelis terlengkap yang mewakili rakyat Indonesia," jelasnya.


Pokok-pokok haluan negara, kata Djarot  merupakan kaidah penuntun yang bersifat ideologis dan strategis.


Dikatakannya, ke depan para Presiden hingga Kepala Daerah harus menyusun visi dan misinya berdasarkan pokok-pokok haluan negara yang telah ditetapkan