Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget




 

Kapolrestabes Medan: Akan Ada Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada



Medan- Jelang pilkada 2020  Polrestabes Medan menggelar Deklarasi Pilkada Damai, di Hotel Emerald, Medan, Rabu 30 September 2020.


Acara ini dihadiri oleh kedua pasangan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution – Salman Alfarisi  dan Bobby Nasution – Aulia rahman.


Dalam acara ini disampaikan bahwa  Polri dan TNI memiliki kewewenangan penuh dalam mengamankan Pilkada yang aman dan damai, serta tetap memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.


Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menyampaikan, Polri dan TNI memiliki kewenangan penuh dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada Kota Medan agar berjalan dengan aman dan damai.


"Jadi deklarasi ini adalah rangkaian dari pada Pilkada yang kita mulai dari bulan juni kemarin dan harus dilaksanakan, dan Pilkada untuk tahun ini lain daripada Pilkada tahun lalu. Dimana disini selain Deklarasi Damai, kita meminta untuk tim sukses, Parpol dan pasangan calon juga untuk mematuhi protokol kesehatan, karena salah satu parameter keberhasilan daripada Pilkada tahun ini adalah kepatuhan untuk mematuhi protokol kesehatan," kata Riko.


Ia juga menegaskan jika nantinya terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi, dan selama berlangsungnya Pilkada, karena Bawaslu sebagai pengawas pemilu akan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran selama berlangsungnya pemilihan Wali Kota Medan.


"Pasti akan diberikan sanksi karena ada penyelenggara, ada yang sebagai pengawasan dari Bawaslu  nanti kalau ada penegakan hukum dari Gakumdu," tambahnya.


Untuk kegiatan selama kampanye para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan wajib memberikan informasi kepada kepolisian. Ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada kali ini berjalan dengan aman dan tertib. 


"Semua kegiatan kita minta untuk di informasikan kepada kita, semua kegiatan kita minta untuk diawasi oleh pengawas pelaksanaan Pilkada, baik itu yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jadi apabila ada pelanggaran pasti ada tahapan tahapan dari kita, mulai teguran sampai dengan penegakan hukum," ungkap Riko.


Pelaksanaan kampanye ditetapkan sebanyak 50 orang dalam sekali pertemuan dan selalu mematuhi protokol kesehatan  sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.