gtag('config', 'UA-171687211-1'); Selesaikan Konflik Lahan, Ini Nilai Uang Penertiban Yang Ditawarkan BPODT -->

Iklan Semua Halaman


.

Selesaikan Konflik Lahan, Ini Nilai Uang Penertiban Yang Ditawarkan BPODT

Wednesday, August 26, 2020



Toba-Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), terus melakukan upaya persuasif terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan di atas lahan Zona Otorita Toba, Kabupaten Toba. Sumatera Utara khususnya di kawasan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata.

Hingga Rabu (26/08) sore  BPODT melakukan mediasi dengan  masyarakat yang mengklaim hak ulayat lahan mereka masuk dalam zona otorita.

Mediasi yang kedua ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Toba,  dan dilakukan di lokasi The Kaldera Toba Nomadic Escape.

Menurut Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik BPODT Bambang Murdoko, dalam mediasi  ini, pihaknya membahas soal 28 bangunan milik masyarakat yang tidak berizin di lahan otorita yang terletak di Desa Pardamean Sibisa.

Sejauh ini pihaknya telah menawarkan pengganti uang penertiban tersebut, yakni biaya pembersihan bangunan bila masyarakat mau menertibkan bangunannya sendiri dengan nilai Rp. 5 juta rupiah untuk bangunan non permanen, serta Rp. 20 juta rupiah untuk bangunan permanen.

"Berdasarkan legal opinion dari Kejaksaan Negeri Balige dan dari BPKP, bahwa penegakan itu penguasaan lahannya sudah 10 tahun, sedangkan bangunan ini berdiri belum ada 10 tahun dan baru berdiri 2018," Jelas Bambang.




Lanjut Bambang, karena  dasar itu lah  kenapa masyarakat  tidak dapat ganti rugi. Meski sudah pernah diusulkan dengan  sejumlah pihak dan Kejaksaan serta ke BPKP dan usulan tersebut tidak disetujui karena tidak sesuai dengan perpres nomor 62 tahun 2018.

"BPODT tidak bisa mengganti menjadi uang ganti untung yang nilainya lebih dari yang ditawarkan, karena memang masyarakat yang tinggal tersebut tidak masuk dalam kriteria dalam peraturan presiden nomor 62 tahun 2018, tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan nasional,  sehingga yang bisa dilakukan hanya sekedar mengganti menjadi uang penertiban," tambah Bambang.


Sementara itu tim penanganan kasus sengketa  masyarakat Desa Pardamean Sibisa dengan BPODT, Apron Sirait  yang ikut dalam mediasi tersebut mengatakan, masyarakat sebenarnya mendukung keberadaan otorita, dan masyarakat Sigabiton senang mendukung pembangunan.

"Jadi disamping pembangunan itu kita mengharapkan, maunya jangan sampai hak-hak masyrakat itu jangan di rugikan, terkait masalah tanah adat," kata Apron.

Lanjut Apron,  sejauh ini proses hukum berjalan dan masih ditingkat kasasi.  Masyarakat juga  menunggu keputusan hukum.

"Tapi disaat menunggu kami mengharapkan juga, supaya kebijakan kebijakn pemerintah itu, jangan mengarah ke pembongkaran, tanaman juga di rusak, artinya tanpa ada kesepakan bersama terhadap masyarakat. Gimana masalah hak tanah adat nya, jadi jangan fokus ke pembangunan tapi hak masayarakat di abaikan," tambahnya.

Akibat permasalahan pembebasan lahan itu, saat ini proses pembangunan daerah wisata kawasan Kaldera Toba  mengalami sedikit hambatan. Dan kondisi ini bisa berdampak kepada proses investasi untuk pembangunan di wilayah Danau Supervolcano tersebut.