Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget




 

Pelanggar Protokol Kesehatan Disiapkan Sanksi


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyusun instruksi presiden (inpres) yang mengatur pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Aturan tersebut akan dikeluarkan sebagai dasar hukum untuk penerapan sanksi di seluruh Indonesia.

“Kita (Jawa Barat) diapresiasi presiden karena duluan berinisiatif mewacanakan sanksi. Nah,  Presiden sedang siapkan namanya instruksi presiden sebagai penguatan dasar hukum untuk sanksi,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7).

Pemprov Jabar diketahui berencana menerapkan denda kepada warga yang melanggar protokol kesehatan terutama terkait penggunaan masker kurang lebih sebesar Rp 100 ribu. Itu dilakukan demi menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Barat yang masih ditemukan adanya kasus baru harian, meski masuk kategori terkendali.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengakui bahwa imbauan saja tidak cukup untuk membuat masyarakat menjalankan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker di luar rumah. Pemerintah pun menyusun kebijakan mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, di samping terus melakukan sosialisasi dan kampanye tentang ini.

“Nanti diperkuat oleh inpres yang mudah-mudahan pekan ini keluar. Karena Jabar denda tidak pakai masker di ruang publik, kecuali pidato, kecuali makan, dan lainnya itu di tanggal 27 Juli,” ujar Emil.

Rencana inpres terkait sanksi atau penegakan disiplin ini juga dibenarkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengikuti rapat bersama presiden di Istana Negara. “Memang seyogyanya ada sanksi apa itu denda maupun administrasi. Supaya ada proses peningkatan kedisiplinan masyarakat yang itu harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali,” ujar dia.

Khofifah mengatakan, Presiden menekankan agar kepala daerah mampu melakukan deteksi secara terus menerus dalam menangani pandemi ini sembari menggerakkan roda perekonomian. “Itu yang pernah disampaikan antara rem dan gas. Jadi, kapan direm, kapan digas. Kepala daerah harus bisa melakukan deteksi secara kontinyu. Jadi pergerakan ekonomi bisa dikendalikan dan Covid-19 bisa dikendalikan,” kata dia.

Kesembuhan tinggi

Khofifah mengatakan, tingkat kesembuhan pasien kasus Covid-19 di Jawa Timur merupakan yang tertinggi secara nasional dalam enam hari berturut-turut. Hal ini, kata dia, menunjukan upaya dan kerja keras dari tim tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan angka kesembuhan bagi para pasien.

“Insyaallah hari ini (Rabu, 15/7) juga akan tertinggi (angka kesembuhan) di seluruh provinsi di Indonesia. Kita harus lihat ada upaya yang sudah sangat maksimal dari rumah sakit,” kata dia.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pada Rabu (15/7) sebanyak 1.522 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjadikan total kasus di Indonesia sebanyak 80.094 orang.

Jumlah kasus sembuh harian mencapai 1.414 orang sehingga total akumulasi kasus sembuh hingga hari ini sebanyak 39.050 orang. Angka kasus sembuh harian ini adalah rekor tertinggi sejauh ini.

Untuk tambahan kasus positif, Provinsi Jawa Tengah menyumbang terbanyak dengan jumlah 261 kasus. “Namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 120 orang,” ujar Yurianto.

Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta yang melaporkan sebanyak 260 kasus baru dan 193 orang sembuh. Kemudian diikuti oleh Jatim dengan 165 kasus baru dan 521 kasus sembuh. Lantas Sulawesi Selatan 158 kasus baru dan 113 sembuh, serta Kalimantan Selatan 109 kasus baru dan 41 sembuh.

Surabaya waspada

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengingatkan Kota Surabaya, Jatim karena angka kematian yang tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, Surabaya harus belajar dan harus menjaga penularan Covid-19.

“Karena kita bisa lihat data yang menunjukkan angka laju penularan tinggi dan kasus fatalitas di kota itu tinggi,” kata Dewi.

Dewi mengatakan, angka kematian akibat Covid-19 di Surabaya bisa menyentuh 22 per 100 ribu penduduk. Angka ini diakuinya sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Depok, Jawa Barat yaitu 1,78 per 100 ribu.

Kemudian dilihat dari laju insidensi, dia melanjutkan, Kota Surabaya menempati peringkat pertama yaitu 250 per 100 ribu penduduk. Penularan di kota itu juga lebih cepat dan sangat tinggi dibandingkan daerah lainnya misalnya Kota Depok yaitu 45 per 100 ribu.

Kabupaten/kota kedua yang mengalami kasus Covid-19 terbanyak di Jatim yaitu Kabupaten Sidoarjo. Dewi menyebut, proporsi kasus di Sidoarjo kini sepertiga dari Surabaya dan menunjukkan peningkatan karena awalnya jumlah kasus di kabupaten ini hanya seperlima dari Surabaya dan sekarang bertambah menjadi sepertiga.

Sedangkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) memberi peringatan. Jumlah penderita Covid-19 di Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga 120 ribu jika tidak ada intervensi maksimal untuk mencegah penularan wabah Covid-19. Menurutnya, ciri utama dari Covid-19 adalah kecepatan penularannya. Untuk itu, perlu berbagai upaya untuk menghambat penularannya.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberi pengarahan pembukaan Musyawarah Propinsi PMI DKI Jakarta ke XII Tahun 2020 di Wisma PMI jalan Wijaya I, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/7)

“Salah satu ciri dari Covid-19 selain mematikan adalah sangat cepat penularannya. Di Indonesia, ketika awal pandemi ini pada bulan maret, butuh waktu 2 bulan untuk mencapai angka 10 ribu. Sekarang hanya butuh waktu 7 hari untuk kita bertambah lagi 10 ribu," ujar JK dalam keterangan yang didapat Republika, Rabu (15/7).

Selanjutnya, ia memperkirakan pada akhir juli ini, kasus Covid-19 bisa mencapai angka 100 ribu. Pada tanggal 17 agustus, jumlah penderita Covid di Indonesia akan mencapai 120 ribu.

Lebih lanjut, JK menegaskan salah satu cara paling efektif untuk menghambat penularan wabah Covid adalah mengurangi pergerakan orang. Selain itu, upaya mematikan virus dengan cara melakukan penyemproran disinfektan juga terus dilakukan.

 “Saya kira tidak ada cara yang paling efektif membendung wabah ini selain mengurangi pergerakan orang. Mengenai caranya, terserah pemerintah," kata dia. PMI disebut akan tetap membantu dengan melakukan penyemprotan disinfektan.

JK  juga menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang telah membantu PMI selama ini dalam operasi penanggulangan Covid-19. Dalam situasi krisis, ia menyebut yang paling bisa diandalkan adalah aparat TNI dan Polri. Seperti dilansir dari republika.id.