Sergai Mulai di Zona Aman Ratusan Petani Dari Zona Merah Tidur di Posko Covid-19

Iklan Semua Halaman


.

Sergai Mulai di Zona Aman Ratusan Petani Dari Zona Merah Tidur di Posko Covid-19

Sabtu, 27 Juni 2020





SERDANG BEDAGAI -  Masuki zona aman, ratusan petani  tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB)  dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) asal Zona Merah Medan dan Deli Serdang menduduki posko covid-19 Rumdis Bupati Sergai Jumat malam (21/06/2020).

Ratusan petani melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Istana Negara di Jakarta. Setiba di Kantor DPRD Sergai ratusan petani tidak di perbolehkan masuk. Hingga tiba di rumah dinas Bupati Sergai, Desa Firdaus, Kec Sei Rampah.
Rumah dinas yang tidak pernah di huni ini dijadikan posko covid-19 Kab Sergai dipersilahkan untuk menginap. Namun tidak sedikit warga Sei Rampah  yang kecewa Posko Covid-19 dijadikan penginapan warga dari zona merah.

" Bukan kita tidak pro petani, masih banyak lokasi lain, ada reflika, ini sangat tidak etis posko covid-19 yang juga rumah dinas bupati dikerumuni ratusan warga yang datang dari zona merah. Jangan karena Bupati tidak pernah tinggal di rumah dinas itu lantas mempersilahkan orang tidur di situ, ini cari sensasi namanya" papar para warga Firdaus.
                                                                                                                     
Sulaeman Wardana  selaku kordinator lapangan dalam keterangan persnya mengatakan, aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta itu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Bahwa petani Dusun Bekala Desa Simalingkar A dan B Desa Mencirim, Deli Serdang telah dirampas haknya.

Diakui Sulaeman Wardana setiap kabupaten yang di lewati akan di singgahi, termasuk Kab Sergai. Awalnya mereka hendak menumpang tidur di kantor DPRD Sergai namun tidak di izinkan untuk masuk. Hingga akhirnya Ratusan petani di izinkan untuk  tidur di posko covid-19 rumdis bupati, meski sudah mengikuti protokoler kesehatan.

Lanjut Sulaeman, ratusan petani hanya ingin menuntut hak mereka. Selama bertahun petani Simalingkar telah berupaya untuk mengadukan nasib kepada Bupati Deli Serdang, DPRD tingkat II, BPN, DPRD Sumut dan Gubernur hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang jelas.

Aksi jalan kaki dilakukan petani karena  areal lahan tempat tinggal yang telah dikelola ditempati sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh PTPN II,  padahal para petani telah mengantongi SK Landreforn sejak tahun 1984. Sebanyak 36 petani yang sudah memiliki SHM malah ikut tergusur. Pasca kejadian itu ratusan petani  melakukan aksi jalan kaki untuk mengadukan nasib ke presiden RI. Ir.H. Joko Widodo.(Balo)