Presiden Minta KPK dan Polri Sikat Koruptor Dana Penanganan Covid-19

Iklan Semua Halaman


.

Presiden Minta KPK dan Polri Sikat Koruptor Dana Penanganan Covid-19

Selasa, 16 Juni 2020

Presiden RI Jokowi meminta aparat penegak hukum menindak tegas mereka yang korupsi dana penanganan Covid-19. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 677,2 triliun untuk penanganan virus tersebut.

Demikian ditegaskan kepala negara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang disiarkan lewat saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/6/2020).

"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan. Tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan," ujar Jokowi.

Rakernas secara virtual ini turut dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Idham Azis. Presiden Jokowi berpesan agar penegak hukum menjaga uang negara supaya tidak dikorupsi.

"Tugas bapak ibu dan saudara-saudara, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik PNS adalah menegakkan hukum. Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," kata Jokowi.

Kepada peserta rakernas, Presiden Jokowi tidak ingin terjadinya masalah tata kelola dana penanganan Covid-19. Ia berpesan dibuatnya sistem peringatan dini. "Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah," jelasnya.

"Jangan menunggu sampai terjadinya masalah (korupsi dana penanganan Covid-19). Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system. Perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," tambah Presiden RI Jokowi. Seperti dilansir dari timesindonesia.co.id.