gtag('config', 'UA-171687211-1'); Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Merancang Pembiayaan Fiskal Atasi Corona -->

Iklan Semua Halaman


.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Merancang Pembiayaan Fiskal Atasi Corona

Friday, June 19, 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan sempat merancang skenario pembiayaan fiskal untuk mengatasi tekanan virus corona. Dalam skenario itu, Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp1.595 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Alternatif itu merupakan skenario pembagian beban (burden sharing) antara pemerintah dengan bank sentral nasional akibat tekanan pandemi virus corona atau covid-19.

Skenario ini dipaparkan Suharso kala mengikuti rapat virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Kamis (18/6). Dalam pemaparannya, Suharso mengatakan pembelian surat utang negara oleh BI diperuntukkan bagi pemenuhan pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan suku bunga khusus.

"Saya punya ide, punya gagasan yang mudah-mudahan bisa dilihat. Ada dua alternatif, salah satunya bunga khusus dari 4,5 persen sampai 0,1 persen (per tahun untuk pembelian SBN oleh BI)," ujar Suharso.

Ia mengatakan jika diterima, setidaknya ada tiga skenario turunan yang perlu dibuat untuk melaksanakannya. Pertama, BI membeli SBN mencapai Rp678,8 triliun atau setara 75 persen dari total kebutuhan dana PEN.

Kemudian, BI membeli lagi SBN di pasar sekitar Rp916 triliun, sehingga total pembelian SBN oleh BI mencapai Rp1.595 triliun. Syaratnya, pembelian SBN tersebut menggunakan ketentuan bunga khusus dengan lima opsi, yaitu 4,5 persen, 3,5 persen, 2,5 persen, 1 persen, dan 0,1 persen.

Tentunya bunga khusus ini jauh di bawah besaran bunga SBN saat ini sekitar 7 persen. "Karena menurut saya, burden sharing tidak seperti itu dari otoritas moneter (membeli dengan bunga pasar), jadi kalau saya akan beda (dengan bunga khusus yang lebih rendah)," terangnya.

Dari skenario bunga khusus itu, Suharso memperkirakan beban bunga yang nantinya harus dibayarkan pemerintah akan lebih kecil dari bunga pasar. Untuk pembelian SBN dengan bunga 4,5 persen, maka beban bunga utang sekitar Rp30,5 triliun per tahun atau 2,3 persen dari PDB.

Bila BI mau membeli dengan ketentuan bunga khusus terendah sebesar 0,1 persen, maka beban bunga utang pemerintah hanya Rp700 miliar per tahun atau 2,1 persen dari PDB.

Skenario kedua, BI membeli SBN untuk PEN mencapai Rp724,1 triliun atau 80 persen dari kebutuhan dana PEN. Sisanya, bank sentral nasional membeli SBN di pasar sekitar Rp870,9 triliun.

Dari skenario tersebut, bila BI membeli dengan bunga khusus 4,5 persen, maka beban utang pemerintah sekitar Rp32,6 triliun per tahun atau 2,3 persen dari PDB. Sementara bila BI membeli dengan bunga 0,1 persen, maka beban utang pemerintah sekitar Rp700 miliar per tahun atau 2,1 persen dari PDB.

Skenario ketiga, bank sentral membeli SBN untuk PEN mencapai Rp905,1 triliun atau 100 persen dari total kebutuhan dana PEN. Sisanya, BI membeli surat utang di pasar sebesar Rp689,9 triliun.

Dengan skenario ini, beban utang pemerintah untuk bunga khusus 4,5 persen akan berkisar Rp40,7 triliun per tahun atau 2,2 persen dari PDB. Sementara bila BI membeli dengan bunga 0,1 persen, maka beban utang pemerintah akan mencapai Rp900 miliar per tahun atau 2,1 persen dari PDB.

"Ada alternatif lain dengan zero coupon bond. Kami bisa hitung dan pernah kami lakukan terhadap BLBI," katanya.

Pada alternatif ini, Suharso memperkirakan total pembelian SBN oleh BI bisa mencapai Rp905,1 triliun dengan diskon kupon sekitar 20 persen sampai 25 persen. Dari asumsi ini, ia memperkirakan beban bunga saat jatuh tempo akan berkisar Rp181 triliun sampai Rp226,3 triliun.

Alternatif terakhir, BI menanggung sekitar 50 persen sampai 60 persen beban pembayaran bunga utang pemerintah. Bila BI mau menanggung beban bunga SBN untuk PEN sekitar 50 persen, maka kewajiban beban bunga utang yang akan ditanggung sebesar Rp33,6 triliun per tahun selama 2020-2024.

Sementara bila BI mau menanggung 60 persen beban bunga, maka jumlah yang harus ditanggung mencapai Rp40,3 triliun per tahun selama 2020-2024. Untuk skenario ini, Suharso memperkirakan total beban utang yang akan ditanggung pemerintah setidaknya akan cukup rendah di jangka pendek, meski meningkat di jangka panjang.

"Sehingga beban pembayaran utang terhadap PDB dapat ditekan dari 2,4 persen menjadi 2,2 persen," pungkasnya. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com.