KontraS Sumut Peringati Hari Anti Penyiksaan dengan Teatrikal

Iklan Semua Halaman


.

KontraS Sumut Peringati Hari Anti Penyiksaan dengan Teatrikal

Jumat, 26 Juni 2020

Medan – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional di Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat (26/06/2020) siang. Dalam kegiatan ini KontraS menampilkan aksi teatrikal sebagai bentuk protes kekerasan yang masih terjadi.

Dalam sejarah, sejak 26 Juni 1987 ditetapkan sebagai Hari Anti Penyiksaan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Di Indonesia sendiri, konvensi ini sudah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut, Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa beberapa kebijakan tembak mati pelaku kejahatan menabrak prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. “Beberapa kebijakan tembak mati untuk para pelaku kejahatan tertentu sering kali menabrak prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas,” ujarnya disela aksi mereka.

Lanjutnya menjelaskan bahwa masyarakat yang minim pemahaman hukum dan kelompok ekonomi menengah ke bawah rentan terhadap menjadi korban penyiksaan. “Dari 9 kasus yang ditangani KontraS sebagian korban berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Khususnya yang memiliki pemahaman hukum cukup rendah dan tidak memiliki akses informasi yang baik soal bantuan hukum. Masyarakat kategori ini memang sangat rentan mendapatkan praktik penyiksaan dan perlakuan diskriminatif ketika berhadapan dengan proses hukum,” tambah Amin.

Selain itu, KontraS juga mengecam sekaligus memberikan kritik keras atas masih langgengnya praktik-praktik brutal dalam penegakan hukum.

Aparat keamanan negara, khususnya kepolisian masih menjadi lembaga yang menjadi sorotan dalam dugaan kasus-kasus penyiksaan. “Aparat kepolisian kerap berdalih terduga pelaku tindak pidana melawan sehingga harus diberikan tindakan tegas dan terukur. Tafsir yang tidak jelas terhadap tindakan tegas dan terukur justru cenderung mengarah pada penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berlebihan,” tutup Amin.