Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Monetize your website traffic with yX Media

DPRD Sumut Minta PLN Harus Sosialisasi Terkait Tagihan Listrik Meroket






Naiknya tagihan listrik selama pandemi Covid-19, sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara mendapat keluhan dari masyarakat. Masyarakat banyak yang terjeut saat melihat tagihan listrik mereka mengalami kenaikan.

Tak jarang ada yang menuduh jika PLN menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tanpa diketahui masyarakat. Untuk menanggapi keluhan masyarakat, DPRD Sumut menggelar pertemuan dengan para pejabat PLN di Sumatera Utara untuk menyampaikan klarifikasi.Senin (15/06).

Belakangan diketahui jika kenaikan tagihan listrik bukan disebabkan kenaikan tarif. Tapi kenaikan tagihan itu diakibatkan karena ada peningkatan jumlah pemakaian menyusul kebijakan pembatasan aktifitas di luar ruangan selama pandemik corona.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meminta PLN memberikan pelayanan maksimal. Khususnya pada saat Pandemik COVID-19.

“Kalau sudah baik tetap harus ditingkatkan,” ujar Baskami.

Baskami berharap, PLN bisa memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa mengerti dan paham, kenapa tagihan itu bisa melonjak.

Tidak saja Baskami, Rahmansyah Sibarani dari fraksi NasDem juga beranggapan serupa. Aduan masyarakat selama ini masuk ke DPRD Sumut, karena sosialisasi yang kurang maksimal.

“Kami apresiasi kepada PLN sudah mau terbuka informasi kepada kami. Namun yang paling penting adalah sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat hingga tingkatan bawah,” ujar Rahmansyah.


General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut M Irwansyah Putra mengatakan jika kenaikan tagihan listrik bukan karena pihaknya menaikkan TDL secara sepihak. Ada kenaikan pemakaian selama pandemik yang kemudian diakumulasikan dalam tagihan bulan berikutnya. Untuk mempermudah masyarakat, PLN juga sudah menerbitkan kebijakan soal skema perlindungan masyarakat.

“Kita tadi membahas soal skema perlindungan terhadap pelanggan. Supaya tagihannya tidak terlalu berat,” ujar Irwansyah.

PLN juga membahas soal kebijakan stimulus dari pemerintah kepada pelanggan 450 VA yang diberikan gratis selama beberapa bulan dan 900 VA dengan potongan 50 persen.

Data PLN UIW Sumut menunjukan ada kenaikan pemakaian listrik sebesar 4,7 persen dari sebelum masa pandemik. Ini adalah dampak dari pembatasan aktifitas di luar rumah untuk memutus mata rantai COVID-19.

“Mulai dari bulan maret, sesuai instruksi pemerintah mulai dari social distancing, Work From Home dan lainnya menyebabkan ada kenaikan konsumsi listrik. Karena sebagian besar aktifitas pelanggan itu di rumah,” ungkap Chairuddin.

PLN juga membantah kenaikan tagihan disebabkan ada subsidi silang dalam pemberian stimulus selama COVID-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi.

Selama pembatasan jarak sosial di Sumut, petugas PLN juga tidak melakukan pencatatan meteran. Maka itu, tagihan utnuk bulan April menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian tiga bulan sebelumnya. Begitu juga berikutnya.

Pencatatan baru dimulai kembali pada Mei untuk tagihan Bulan Juni. Sehingga, tagihan rekening bulan juni merupakan tagihan riil ditambah dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya, yang dicatat menggunakan rata-rata tiga bulan sebelumnya.

“Ada akumulasi dari bulan sebelumnya yang dihitung rata-rata. Ini yang membuat masyarakat terkejut. Di mana-mana viral PLN menaikkan tarif listrik. Padahal bukan,” ungkapnya.

PLN pun memberikan keringanan kepada masyarakat untuk pembayaran akumulasi tagihan. Akumulasi akan dibagi ke beberapa bulan. Sebanyak 40 persen pada Juni dan sisanya akan dibagi selama Juli, Agustus dan September.

Pertumbuhan bisnis kelistrikan di Sumut juga mengalami penurunan. Dari yang semula 5-6 persen sebelum COVID-19, turun sampai di angka 2,5 persen. PLN UIW Sumut yakin bisa meningkatkan pertumbuhan hingga 4 persen satu semester ke depan.

PLN juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang ada. Pihaknya juga menyediakan posko pengaduan untuk menjelaskan soal lonjakan tagihan kepada masyarakat yang terdampak.